Pada tanggal 19 Desember 1961 silam, Presiden Indonesia, Ir Soekarno secara resmi mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Bung Karno, sapaan akrab Presiden Soekarno, menggelorakan Operasi Trikora untuk membakar semangat rakyat Indonesia dalam rangka Pembebasan Irian Barat.
Diketahui, Operasi Trikora sendiri merupakan operasi militer yang dilancarkan Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat (sekarang Papua). Selain itu, operasi yang dilakukan selama 2 tahun itu juga bertujuan untuk menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itulah, pada 19 Desember 1961, Bung Karno pun mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Tak hanya itu saja, Bung Karno juga turut membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya.
Komando Mandala memiliki tugas untuk merencanakan, mempersiapkan, serta menyelenggarakan operasi militer guna mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia.
Sementara itu, untuk isi dari Trikora yang dikeluarkan oleh Bung Karno sendiri diantaranya, menggagalkan pembentukan negara Papua, Mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Lantas, bagaimana awalnya Operasi Trikora ini dicanangkan Presiden Soekarno?
Masalah Papua Barat ini berawal dari pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Dalam konferensi itu, ternyata masih ada satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat.
Baik Indonesia maupun Belanda, keduanya merasa lebih berhak atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu. Dikarenakan tidak mencapai titik temu, KMB pun memutuskan bahwa masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan.
Namun sayangnya, hingga 12 tahun berselang, persoalan tersebut justru belum juga dibahas kembali. Di sisi lain, Belanda juga ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka.
Petrik Matanasi dalam “Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua” mengungkapkan bahwa pada Februari 1961, Belanda mulai membentuk parlemen. Kemudian pada 19 Oktober 1961, Belanda juga membentuk Komite Nasional Papua. Di satu sisi, kekuatan militer Papua juga turut dibangun oleh Belanda.
Dalam buku “Irian Barat Daerah Kita (1962)” yang dirilis Departemen Penerangan RI menyebutkan bukti bahwa Belanda pernah melakukan “Pameran Bendera” (Vlagertoon) yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960.
Melihat hal tersebut, tentunya Bung Karno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Bahkan pada 6 Maret 1961, Bung Karno membentuk Korps Tentara Kora-1 dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima komandonya.
Seiring perjalanannya, nama kesatuan yang dibentuk itu beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) hingga berubah menjadi Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pada 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan).
Dalam buku “Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1979)”, menuliskan bahwa tiga hari setelah itu, dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno.
Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno pun akhirnya menggelorakan Operasi Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Dalam rangka persiapan perebutan kembali Irian Barat, pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962.
Keputusan yang dikeluarkan Presiden Soekarno itu berisi tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah itu, Indonesia pun berusaha meminta bantuan Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan perselisihan, namun Indonesia justru mengalami penolakan.
Oleh karena itulah, Presiden Soekarno selanjutnya menggunakan kekuatan persenjataan yang dibantu Uni Soviet. Ketegangan itu menarik perhatian Amerika Serikat, sehingga pada 1962-an, Amerika Serikat mulai mendesak Belanda untuk menyelesaikan sengketa agar tidak timbul peperangan.
Desakan yang dilakukan Amerika Serikat itu juga untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik. Setelah itu, pada akhirnya ditandatanganilah Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962.
Setelah dilaksanakannya penandatangan Persetujuan New York, Irian Barat akhirnya secara resmi berada di bawah pengawasan Indonesia pada 1963. Bagi Presiden Soekarno, tentunya hal tersebut merupakan kemenangan besar dalam mempertahankan Indonesia.
Selain itu juga, kembalinya Irian Barat kepada pangkuan Indonesia, merupakan sebuah peristiwa yang membanggakan. Sebab diplomasi menjadikan Irian Barat berhasil bersatu kembali dengan NKRI, tanpa menggunakan persenjataan yang lebih jauh.
Kendati Presiden Soekarno sudah mendapatkan bantuan senjata dari Uni Soviet, akan tetapi persenjataan itu tidak dipergunakan sepenuhnya. Kemudian tanggal 19 Desember pun ditetapkan sebagai Peringatan Hari Trikora.
